Pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengimbau agar pemilik sertifikat tanah fisik terbitan tahun 1961 hingga 1997 segera memper [Baca Selengkapnya]
Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menilai revisi UU TNI yang sedang bergulir di DPR bersifat inkonstitusional, melanggar hak asasi manusia, hingga [Baca Selengkapnya]
Kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menutup United States Agency for International Development (USAID) membawa dampak besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia.Pak [Baca Selengkapnya]
Satria Unggul Wicaksana Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) menegaskan, tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen merupakan bagian dari kesejahteraan dosen, sehingga harus diber [Baca Selengkapnya]
Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menanggapi perihal perguruan tinggi yang diusulkan mendapat wilayah izin usaha pertambangan dalam revisi Undang-U [Baca Selengkapnya]
Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menyebut pemagaran wilayah laut yang menghalangi akses nelayan atau merusak fungsi ekosistem tanpa izin jelas mel [Baca Selengkapnya]