Artikel Hukum | Universitas Muhammadiyah Surabaya

05 Feb
2025

Soal Tukin Dosen ASN 2020-2024, Pakar Hukum UM Surabaya Beri Tanggapan

Satria Unggul Wicaksana Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) menegaskan, tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen merupakan bagian dari kesejahteraan dosen, sehingga harus diber [Baca Selengkapnya]

22 Jan
2025

Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi, Pakar Hukum UM Surabaya: Rawan Konflik Kepentingan

Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menanggapi perihal perguruan tinggi yang diusulkan mendapat wilayah izin usaha pertambangan dalam revisi Undang-U [Baca Selengkapnya]

20 Jan
2025

Polemik Pagar Laut, Pakar Hukum UM Surabaya: Melanggar Aturan dan Bertentangan dengan Prinsip Berkelanjutan

Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menyebut pemagaran wilayah laut yang menghalangi akses nelayan atau merusak fungsi ekosistem tanpa izin jelas mel [Baca Selengkapnya]

30 Des
2024

Suami Sandra Dewi Divonis 6,5 Tahun, Pakar Hukum UM Surabaya Beri Tiga Catatan Penting

Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana memberikan tanggapan soal vonis hukuman Harvey Moeis, suami Sandra Dewi yang mendapatkan vonis 6,5 tahun penjara [Baca Selengkapnya]

20 Des
2024

Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat dengan Syarat Kembalikan Uang, Pakar Hukum UM Surabaya Beri Tanggapan

Presiden Prabowo Subianto menawarkan kesempatan bertobat kepada para koruptor dengan syarat mengembalikan seluruh hasil korupsi kepada negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya di had [Baca Selengkapnya]

17 Des
2024

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pakar Hukum UM Surabaya Berikan Tanggapan

Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak lagi secara langsung dipilih rakyat. Pilkada melalui [Baca Selengkapnya]