Artikel Ekonomi | Universitas Muhammadiyah Surabaya

04 Jun
2025

Diskon Tarif Listrik 50% Dibatalkan, Pengamat Ekonomi UM Surabaya: Ini Langkah yang Disayangkan

Rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga berdaya hingga 1.300 VA pada periode Juni–Juli 2025 resmi dibatalkan oleh pemerintah. Keputusan ini menuai sorotan [Baca Selengkapnya]

12 Mei
2025

Pengangguran di Indonesia Meningkat, Pakar UM Surabaya: Pemerintah Harus Bertindak Cepat dan Tepat

Indonesia kini tengah menghadapi tantangan serius terkait meningkatnya jumlah pengangguran. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, jumlah penganggur tercatat m [Baca Selengkapnya]

01 Apr
2025

Dosen UM Surabaya: Begini Cara Ajari Anak Kelola Angpau Lebaran dengan Bijak sesuai Usia

Saat lebaran, hal yang paling dinantikan anak-anak ialah mendapat THR lebaran. Tetapi, anak perlu diajari bagaimana mengelola uang tersebut. Tujuannya agar uang yang didapat tidak cepat habis atau [Baca Selengkapnya]

24 Mar
2025

Soal Daya Beli Melemah di Masyarakat, Ini Kata Pakar Ekonomi UM Surabaya

Penurunan daya beli masyarakat Indonesia menjadi perhatian serius pada awal tahun 2025, bahkan hal ini mencerminkan sebuah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Meski pemerintah mengklaim deflasi seba [Baca Selengkapnya]

26 Feb
2025

Prabowo Resmikan Danantara, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya

Pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara sebagai lembaga pengelola investasi kekayaan negara (sovereign wealth fund) Republik Indonesia. Dan [Baca Selengkapnya]

Gambar Artikel Pakar UM Surabaya Ingatkan Pemangkasan Anggaran Kementerian Punya Dampak Negatif pada Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan SDM

10 Feb
2025

Pakar UM Surabaya Ingatkan Pemangkasan Anggaran Kementerian Punya Dampak Negatif pada Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan SDM

Fatkur Huda Dosen Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) mengatakan, instruksi presiden mengenai pemangkasan anggaran Rp306,6 triliun berpotensi membawa dampak negatif. [Baca Selengkapnya]