Artikel Pakar ekonomi | Universitas Muhammadiyah Surabaya

01 Sep
2025

Dosen UMSurabaya Soroti Potensi Masalah dalam Kebijakan Elpiji 3 Kg Berbasis NIK

Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembelian elpiji 3 kilogram menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2026 menuai perhatian dari kalangan akademisi. Fatkur Huda, dosen Pe [Baca Selengkapnya]

06 Agu
2025

Transaksi Digital Terhubung NIK, Ini Tanggapan Pakar Ekonomi UMSurabaya

Pemerintah akan secara resmi meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025. Sistem ini akan menghubungkan seluruh transaksi digital mulai dari rekening bank, dompet elektronik, QRIS, hingga pi [Baca Selengkapnya]

28 Jul
2025

Pakar Ekonomi UM Surabaya Nilai Wacana Pemajakan Amplop Hajatan Tidak Adil dan Tak Layak

Wacana pemajakan terhadap amplop kondangan atau hajatan yang mencuat usai pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menuai beragam reaksi publik. Meski Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kement [Baca Selengkapnya]

12 Mei
2025

Pengangguran di Indonesia Meningkat, Pakar UM Surabaya: Pemerintah Harus Bertindak Cepat dan Tepat

Indonesia kini tengah menghadapi tantangan serius terkait meningkatnya jumlah pengangguran. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, jumlah penganggur tercatat m [Baca Selengkapnya]

03 Feb
2025

Soal Kelangkaan LPG 3 Kg, Ini Kata Pakar Ekonomi UM Surabaya

Pemerintah pusat memberlakukan aturan baru yang melarang pengecer menerima distribusi LPG 3 kilogram dari Pertamina. Hal ini, menyebabkan warga kesulitan mendapatkan gas melon tersebut.M [Baca Selengkapnya]

08 Jan
2025

Viral Kampung Miliarder di Tuban Kini Jatuh Miskin, Ini Kata Pakar Ekonomi UM Surabaya

Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur sempat viral karena warganya yang mendadak menjadi miliarder usai mendapatkan uang ganti rugi dari Pertamina yang membangun kilang miny [Baca Selengkapnya]