Pakar Umsura: Tenggelamnya Kapal Virgo Berpotensi Berdampak pada Ekonomi dan Rantai Pasok

30 Sep
2026

Istimewa

Pakar Umsura: Tenggelamnya Kapal Virgo Berpotensi Berdampak pada Ekonomi dan Rantai Pasok

Tenggelamnya kapal kargo Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tidak hanya menimbulkan kerugian jiwa, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas. Kerugian tersebut dapat mencakup kehilangan aset dan muatan, biaya penyelamatan, gangguan rantai pasok, hingga dampak jangka panjang terhadap sektor perikanan, pariwisata bahari, dan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut.

Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Budi Wahyu Mahardika, mengatakan dampak ekonomi dari kecelakaan kapal dapat dilihat dari sejumlah dimensi. Menurutnya, insiden tersebut perlu dianalisis secara menyeluruh untuk mengetahui skala kerugian, pihak-pihak yang terdampak, serta langkah mitigasi yang diperlukan agar kejadian serupa tidak menimbulkan dampak lebih besar di masa mendatang.

“Secara garis besar, dampak ekonomi dari tenggelamnya kapal dapat dikategorikan menjadi beberapa dimensi,” ujar Budi, Rabu (30/9/2026).

Pertama, kata dia, terdapat kerugian ekonomi langsung berupa hilangnya aset fisik kapal beserta muatan yang dibawanya. Nilai kapal dan seluruh kargo yang hilang menjadi kerugian finansial yang secara langsung dapat dirasakan oleh pemilik kapal maupun perusahaan asuransi.

“Hal ini mencakup biaya penggantian kapal, kerugian pendapatan akibat hilangnya muatan, serta potensi kerugian akibat tertundanya pengiriman barang yang dapat berdampak pada rantai pasok industri. Kerugian ini dapat menjadi sangat besar tergantung pada jenis kapal, nilai muatan, serta intensitas operasional kapal tersebut,” jelasnya.

Kedua, kecelakaan kapal juga dapat menimbulkan biaya tak terduga untuk operasi penyelamatan dan penanganan pascainsiden. Biaya tersebut antara lain mencakup pencarian dan penyelamatan korban yang melibatkan berbagai instansi pemerintah maupun swasta, pengangkatan bangkai kapal apabila diperlukan, hingga penanganan dampak lingkungan apabila terjadi tumpahan minyak atau bahan berbahaya lainnya.

“Dalam kasus kapal penumpang seperti KMP Virgo, fokus utama pada tahap awal adalah keselamatan jiwa dan evakuasi. Namun, upaya lanjutan untuk mengidentifikasi penyebab dan mencegah dampak lingkungan serta ekonomi yang lebih luas tetap memerlukan alokasi sumber daya yang substansial,” imbuh Budi.

Ketiga, dampak ekonomi juga dapat muncul dari potensi kerusakan ekosistem laut, terutama apabila kecelakaan menyebabkan pencemaran. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap sektor perikanan dan pariwisata bahari yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

“Jika insiden kapal menyebabkan pencemaran, seperti tumpahan minyak, hal tersebut dapat merusak biota laut, mengganggu aktivitas nelayan, dan menurunkan daya tarik wisata bahari. Kerusakan terumbu karang atau pencemaran air dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut dan sektor pariwisata,” katanya.

Keempat, dari perspektif ekonomi maritim, insiden tenggelamnya kapal juga menunjukkan pentingnya penguatan sistem manajemen risiko dan pengawasan keselamatan pelayaran. Menurut Budi, berbagai faktor seperti kelebihan muatan, kurangnya perawatan kapal, cacat desain, maupun persoalan operasional dapat memicu kerugian ekonomi yang besar.

“Implementasi kebijakan ekonomi biru (blue economy) yang menekankan keberlanjutan dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya maritim menjadi relevan untuk meminimalkan risiko serupa di masa depan,” tuturnya.

Selain dampak langsung, Budi menyoroti dampak ekonomi tidak langsung yang bersifat jangka panjang. Salah satunya adalah kemungkinan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi laut setelah terjadinya kecelakaan.

Penurunan kepercayaan tersebut dapat memengaruhi keputusan masyarakat maupun pelaku usaha dalam menggunakan transportasi laut, baik untuk mobilitas penumpang maupun distribusi barang. Jika penggunaan moda transportasi laut menurun, kondisi tersebut berpotensi mengganggu distribusi logistik dan pada akhirnya memengaruhi harga barang serta aktivitas ekonomi secara lebih luas.

“Selain itu, insiden serupa dapat meningkatkan biaya premi asuransi untuk pelayaran di masa mendatang, serta memicu pengetatan regulasi yang mungkin meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan pelayaran,” tegasnya.

Secara teoretis, Budi menjelaskan bahwa dampak tersebut dapat dikaitkan dengan perspektif ekonomi maritim yang menempatkan transportasi laut sebagai salah satu penopang penting perdagangan dan aktivitas ekonomi.

Menurutnya, kasus tenggelamnya kapal menjadi gambaran mengenai kerentanan sistem transportasi laut terhadap berbagai faktor, mulai dari persoalan operasional hingga kondisi alam. Karena itu, penguatan keselamatan pelayaran tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap penumpang dan awak kapal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi.

“Penerapan prinsip-prinsip ekonomi biru, yang menekankan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat menjadi salah satu kerangka strategis untuk memitigasi dampak negatif sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi sektor maritim di Indonesia,” pungkasnya.

Artikel ini sejalan dengan SDG nomor: