Pakar Umsura Soroti Rencana Pembatasan Pertalite Berdasarkan Desil 9-10

19 Agu
2026

istimewa

Pakar Umsura Soroti Rencana Pembatasan Pertalite Berdasarkan Desil 9-10

Rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 perlu dikaji secara lebih kritis. Pengelompokan berdasarkan desil dinilai belum cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga secara utuh.

Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Fatkur Huda mengatakan, desil 9 dan 10 memang menunjukkan posisi kesejahteraan relatif yang tinggi dibanding kelompok lainnya. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis berarti seluruh rumah tangga dalam kelompok tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang sama.

Menurutnya, desil merupakan peringkat relatif dalam populasi, bukan ukuran pendapatan atau kekayaan absolut setiap rumah tangga.

“Persoalan yang lebih mendasar adalah munculnya keluhan masyarakat yang mengalami perubahan desil meskipun pendapatan tidak meningkat, bahkan ketika kondisi ekonominya justru terbebani oleh utang,” kata Fatkur Rabu (19/8/26)

Ia menilai, pemerintah perlu membedakan utang produktif sebagai modal usaha dengan pinjaman konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

“Pinjaman semacam ini bukan merupakan tambahan pendapatan atau peningkatan kesejahteraan, melainkan tambahan likuiditas yang sekaligus menciptakan kewajiban cicilan di masa depan. Utang untuk bertahan hidup tidak boleh dibaca sebagai tanda meningkatnya kesejahteraan,” ujarnya.

Fatkur menjelaskan, dalam perspektif welfare economics, kebijakan publik pada akhirnya harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembatasan subsidi tidak seharusnya hanya mengandalkan status desil.

Pemerintah, kata dia, perlu mempertimbangkan sejumlah indikator lain, seperti pendapatan aktual, beban utang konsumtif, kepemilikan aset, jenis kendaraan, intensitas penggunaan bahan bakar minyak (BBM), hingga kebutuhan kendaraan untuk aktivitas produktif.

“Status desil tinggi juga tidak otomatis menunjukkan konsumsi Pertalite yang tinggi,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan adanya risiko exclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan subsidi justru kehilangan hak akibat kesalahan klasifikasi data.

Risiko tersebut dinilai semakin penting diperhatikan karena terdapat keluhan masyarakat terkait perubahan desil yang tidak selalu sejalan dengan perubahan kondisi ekonomi aktual.

“Karena itu, sebelum kebijakan diterapkan, pemerintah perlu memastikan validitas DTSEN, memperkuat mekanisme koreksi data, dan melakukan uji dampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Fatkur menegaskan, upaya pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran merupakan langkah yang penting. Namun, perbaikan mekanisme penyaluran subsidi jangan sampai justru menghasilkan kelompok masyarakat yang salah sasaran.

“Subsidi memang harus tepat sasaran. Namun, jangan sampai upaya memperbaiki salah sasaran justru menciptakan salah sasaran baru,” ujarnya.

Menurut Fatkur, desil sebaiknya digunakan sebagai salah satu instrumen penargetan kebijakan, bukan menjadi satu-satunya ukuran kesejahteraan. Rumah tangga yang terlihat memiliki akses finansial lebih besar karena pinjaman konsumtif, kata dia, belum tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Artikel ini sejalan dengan SDG nomor: