Rencana Rekening Otomatis bagi WNI Usia 17 Tahun, Pakar Umsura Soroti Literasi Keuangan

21 Sep
2026

Sumber foto : Istimewa

Rencana Rekening Otomatis bagi WNI Usia 17 Tahun, Pakar Umsura Soroti Literasi Keuangan

Pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga negara Indonesia (WNI) yang memasuki usia 17 tahun. Rekening tersebut akan disediakan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan saldo awal sebesar Rp50.000.

Rencana tersebut mendapat perhatian dari Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Fatkur Huda. Menurutnya, kebijakan tersebut sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah rekening, tetapi juga memastikan rekening dapat digunakan secara aman, aktif, dan produktif.

Fatkur mengatakan, aspek tersebut penting mengingat tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia sudah relatif tinggi, sementara tingkat literasinya masih memiliki kesenjangan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.

Pada kelompok usia 15–17 tahun, indeks inklusi keuangan tercatat mencapai 89,13 persen. Namun, indeks literasi keuangannya masih berada di angka 56,04 persen.

“Data ini memberikan pesan penting bahwa tantangan kita bukan hanya membuka akses rekening, tetapi memastikan masyarakat, khususnya generasi muda, mampu menggunakan layanan keuangan dengan benar dan bertanggung jawab,” ujar Fatkur, Senin (21/9/2026).

Menurut Fatkur, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pertama, pembukaan rekening perlu diikuti dengan penguatan literasi keuangan. Menurutnya, usia 17 tahun merupakan fase ketika seseorang mulai memasuki kehidupan ekonomi yang lebih mandiri. Karena itu, pembukaan rekening perlu dibarengi dengan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan.

“Mereka perlu dibekali pemahaman tentang menabung, transaksi digital, investasi, pinjaman online, penipuan, serta bahaya menjual atau meminjamkan rekening,” katanya.

Kedua, perlu ada mekanisme agar rekening tidak menjadi rekening pasif. Fatkur menilai, saldo awal Rp50.000 akan kurang memberikan dampak apabila dana tersebut hanya diambil, kemudian rekening tidak lagi digunakan.

“Program ini akan lebih bermakna jika dilanjutkan dengan edukasi dan insentif untuk menabung serta menggunakan rekening bagi aktivitas yang produktif,” ujarnya.

Ketiga, pemerintah perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang masih mengalami kesenjangan literasi dan inklusi keuangan.

Fatkur merujuk pada data SNLIK 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan sebesar 64,42 persen, lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan yang mencapai 72,54 persen. Sementara itu, kelompok pelajar atau mahasiswa memiliki indeks literasi keuangan sebesar 62,72 persen.

“Artinya, program rekening otomatis sebaiknya tidak menggunakan pendekatan yang seragam. Wilayah, kelompok usia, pendidikan, dan kondisi ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam desain edukasinya,” katanya.

Keempat, keberadaan BSI dapat menjadi momentum untuk memperkuat literasi keuangan syariah.

Menurut Fatkur, data SNLIK 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masih berada di angka 43,07 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah mencapai 13,24 persen.

“Angka ini menunjukkan masih terdapat ruang besar untuk memperkenalkan generasi muda pada pengelolaan keuangan syariah, seperti tabungan syariah, investasi syariah, zakat, infak, dan wakaf,” imbuhnya.

Fatkur berharap kebijakan rekening otomatis bagi warga yang memasuki usia 17 tahun tidak berhenti sebagai program administratif untuk memperluas kepemilikan rekening. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat diarahkan menjadi bagian dari upaya membangun generasi muda yang memiliki kecakapan finansial, aman dalam menggunakan layanan keuangan digital, dan mampu mengelola keuangan secara mandiri.

“Jadi, yang perlu kita dorong bukan sekadar ‘satu orang satu rekening’, tetapi ‘satu orang satu rekening yang aktif, aman, produktif, dan memberikan manfaat’,” pungkasnya.

Artikel ini sejalan dengan SDG nomor: