Polemik Rekening Donasi Pati, Pakar Ekonomi Umsura Soroti Risiko Kepercayaan dan Saham Bank Mandiri

26 Agu
2026

Sumber instagram Pati Melawan

Polemik Rekening Donasi Pati, Pakar Ekonomi Umsura Soroti Risiko Kepercayaan dan Saham Bank Mandiri

Polemik penanganan rekening donasi warga Pati yang dikaitkan dengan Bank Mandiri dinilai dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap reputasi dan tata kelola perusahaan. Sentimen negatif yang berkembang di ruang publik berpotensi menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor dalam menilai kinerja dan prospek emiten perbankan.

Pada perdagangan Senin (24/8/2026), saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) ditutup melemah 0,47 persen ke level Rp4.200 per saham. Pergerakan tersebut berlangsung di tengah perhatian publik terhadap polemik rekening atas nama "Mas Botok".

Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Budi Wahyu Mahardhika, mengatakan pergerakan harga saham merupakan salah satu cerminan bagaimana persepsi pasar dapat memengaruhi valuasi sebuah perusahaan.

"Informasi negatif ke pasar modal, serta respons investor terhadap isu yang menyangkut reputasi dan praktik operasional bank, dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dalam hal ini saham bank tersebut," ujar Budi, Rabu (26/8/2026).

Menurut Budi, polemik tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pergerakan saham dalam jangka pendek, tetapi juga menyentuh aspek transparansi, kepatuhan, dan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan.

Bank Mandiri sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Perseroan juga menjelaskan bahwa tindakan terhadap rekening tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Namun, muncul perbedaan penjelasan antara Bank Mandiri dan Polda Metro Jaya mengenai tindakan terhadap rekening tersebut. Kepolisian mengklarifikasi bahwa surat yang diajukan berkaitan dengan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening.

Budi menilai perbedaan narasi tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan prosedur dan komunikasi antara perbankan, aparat penegak hukum, serta masyarakat, terutama ketika menyangkut dana yang bersumber dari publik.

"Perbedaan interpretasi ini secara fundamental menyoroti pentingnya kejelasan komunikasi dan prosedur yang transparan antara institusi perbankan, aparat penegak hukum, dan publik, terutama ketika menyangkut dana masyarakat," katanya.

Lebih jauh, Budi melihat persoalan tersebut berpotensi menimbulkan risiko reputasi bagi Bank Mandiri apabila tidak ditangani secara tepat. Kritik publik dan seruan boikot yang berkembang di media sosial, menurut dia, dapat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan.

"Dalam teori perbankan, kepercayaan merupakan aset fundamental yang menopang seluruh operasional institusi keuangan. Hilangnya kepercayaan dapat berkonsekuensi pada penarikan dana oleh nasabah atau rush, maupun menurunnya minat investor untuk menanamkan modalnya. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank," tegas Budi.

Ia menambahkan, persoalan tersebut juga berkaitan dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Bank Mandiri telah menegaskan komitmennya terhadap penerapan GCG, kepatuhan, dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha.

Meski demikian, polemik tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi tata kelola di tingkat operasional, khususnya dalam menangani permintaan dari pihak eksternal.

"Pertanyaannya adalah sejauh mana prosedur internal bank telah memadai untuk mengantisipasi potensi kesalahpahaman atau penyalahgunaan dalam penanganan permintaan dari aparat penegak hukum," ujarnya.

Menurut Budi, tata kelola yang tidak berjalan optimal dapat berdampak terhadap kepentingan berbagai pihak, termasuk pemegang saham. Perbedaan interpretasi mengenai dasar tindakan terhadap rekening, antara penundaan transaksi dan pemblokiran, juga perlu dilihat dalam konteks kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, termasuk regulasi terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Karena itu, ia menilai polemik tersebut dapat menjadi momentum bagi Bank Mandiri dan pelaku industri perbankan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani permintaan dari pihak eksternal.

"Insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi Bank Mandiri dan stakeholder perbankan untuk meninjau kembali serta memperkuat prosedur operasional terkait penanganan permintaan dari pihak eksternal, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki sensitivitas publik dan menyangkut dana nasabah," katanya.

Selain penguatan SOP, Budi mendorong peningkatan transparansi dalam komunikasi, baik di lingkungan internal maupun kepada publik. Edukasi kepada nasabah mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penanganan rekening juga dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman serupa.

"Peningkatan transparansi dalam komunikasi internal maupun eksternal, serta edukasi yang lebih baik kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka, dapat menjadi langkah mitigasi yang efektif," pungkasnya.

Artikel ini sejalan dengan SDG nomor: