Penolakan Sensus Ekonomi Terjadi di Sejumlah Daerah, Pakar Umsura: Persoalannya Ada pada Kepercayaan Publik

• 04 Jul
• 2026

Istimewa

Penolakan Sensus Ekonomi Terjadi di Sejumlah Daerah, Pakar Umsura: Persoalannya Ada pada Kepercayaan Publik

• Article
• By Uswah Sahal
• Economy
• (0) Comments
• (47) Views

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Namun, di lapangan, pelaksanaan sensus masih menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian masyarakat yang khawatir terhadap kerahasiaan data yang mereka berikan.

Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Fatkur Huda, menilai kekhawatiran tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

"Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan, pengawasan usaha, atau bahkan kepentingan lain di luar tujuan sensus," ujar Fatkur, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, kekhawatiran tersebut muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian masyarakat merasa sejumlah kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. Kondisi itu memunculkan rasa kecewa dan skeptisisme yang berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah.

"Akibatnya, ketika petugas sensus datang melakukan pendataan, sebagian masyarakat memandangnya dengan penuh kecurigaan. Bahkan, di beberapa daerah ditemukan kasus penolakan terhadap petugas sensus karena warga khawatir informasi yang mereka berikan akan berdampak pada kondisi ekonomi mereka di kemudian hari," jelasnya.

Fatkur menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat berpotensi menurunkan kualitas hasil sensus sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang tepat sasaran.

"Oleh karena itu, membangun kepercayaan masyarakat merupakan tantangan yang sama pentingnya dengan proses pendataan itu sendiri," tegasnya.

Ia menjelaskan, pentingnya kepercayaan publik telah banyak dibahas dalam kajian akademik. Sosiolog Robert D. Putnam dalam karyanya tahun 2000 menyebut kepercayaan sebagai bagian dari modal sosial yang memungkinkan masyarakat bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam berbagai program publik. Ketika masyarakat yakin sebuah program dijalankan secara jujur dan memberikan manfaat, mereka akan lebih bersedia untuk terlibat.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Francis Fukuyama. Dalam karyanya pada 1995, ia menekankan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama terciptanya kerja sama sosial. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, semakin besar pula dukungan yang diberikan terhadap program-program pemerintah. Sebaliknya, ketika kepercayaan menurun, masyarakat cenderung mempertanyakan tujuan program, meragukan manfaatnya, bahkan memilih untuk tidak berpartisipasi.

Dalam konteks Sensus Ekonomi 2026, Fatkur menilai pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu memastikan bahwa persoalan utama bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi juga membangun keyakinan masyarakat bahwa informasi yang mereka berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pembangunan.

"Transparansi, komunikasi yang terbuka, serta penyampaian manfaat nyata dari hasil sensus menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat akan meningkat dan data yang dihasilkan benar-benar mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran," pungkasnya.