Pakar Umsura: Pendidikan Gratis Harus Diiringi Tata Kelola Bersih dan Penguatan Kualitas Pembelajaran

28 Sep
2026

Istimewa

Pakar Umsura: Pendidikan Gratis Harus Diiringi Tata Kelola Bersih dan Penguatan Kualitas Pembelajaran

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Komitmen tersebut mencakup layanan pendidikan di sekolah negeri, mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK), pendidikan dasar dan menengah, hingga rencana menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN).

Pakar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Achmad Hidayatullah, Ph.D., mengatakan rencana pemerintah menggratiskan pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah atas patut diapresiasi sebagai langkah besar untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

“Selama ini sekolah negeri memang telah gratis, meskipun dalam praktiknya belum benar-benar gratis. Pendidikan gratis tidak akan banyak berarti jika orang tua masih dibebani pungutan yang dikemas sebagai ‘sumbangan sukarela’,” ujar Dayat, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan hanya biaya pendidikan secara formal, tetapi juga berbagai pungutan yang muncul di lingkungan sekolah. Ia menilai, ketika sumbangan yang semestinya bersifat sukarela berubah menjadi kewajiban terselubung, kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan bagi orang tua.

“Di lapangan masih ditemukan adanya pungutan yang mengatasnamakan sumbangan sukarela. Ketika sumbangan berubah menjadi kewajiban terselubung, orang tua dapat merasa tertekan, cemas, bahkan khawatir anaknya kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” jelasnya.

Beban tersebut, lanjut Dayat, tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi kenyamanan dan semangat anak dalam belajar.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman dan adil, sehingga siswa merasa mendapatkan dukungan dari guru maupun lingkungan sekitarnya. Dukungan tersebut dinilai penting dalam membangun beliefs atau keyakinan positif terhadap kemampuan diri serta mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.

Dayat menilai wacana pendidikan gratis juga perlu dilihat secara lebih komprehensif ketika diterapkan di perguruan tinggi. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu disertai dengan pengendalian jumlah mahasiswa sesuai kapasitas perguruan tinggi melalui student enrollment caps atau pembatasan jumlah penerimaan mahasiswa.

“Penerimaan mahasiswa yang terlalu besar dapat mengurangi kualitas interaksi dan kesempatan belajar secara mendalam. Padahal, lingkungan akademik yang suportif penting untuk menumbuhkan growth mindset dan kemampuan menghasilkan innovative ideas,” katanya.

Karena itu, menurut dia, perguruan tinggi perlu menempatkan kualitas pembelajaran sebagai prioritas, bukan semata-mata mengejar jumlah mahasiswa.

“Pendidikan tinggi perlu menempatkan kualitas pembelajaran, bukan semata-mata jumlah mahasiswa, sebagai prioritas,” tegasnya.

Selain persoalan kapasitas, digitalisasi pendidikan juga perlu ditempatkan secara proporsional. Dayat mengatakan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memperluas akses dan mendukung pembelajaran, bukan menggantikan seluruh proses pendidikan.

Ia mengingatkan, pembelajaran yang sepenuhnya dilakukan secara daring tanpa didukung infrastruktur, pedagogi, dan interaksi yang memadai berisiko menjadikan proses belajar hanya sebagai transmisi informasi. Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir mandiri dan keterlibatan aktif mahasiswa.

“Teknologi dapat memperluas akses, tetapi peran guru dan dosen sebagai pembimbing, pemberi umpan balik, penguat karakter, dan pemicu berpikir kritis tetap penting,” ujarnya.

Menurut Dayat, kebijakan pendidikan gratis pada akhirnya perlu berjalan beriringan dengan tata kelola pendidikan yang bersih, pengendalian komersialisasi pendidikan, serta penguatan kualitas pembelajaran.

“Tujuannya bukan sekadar membuat pendidikan bebas biaya, tetapi menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mampu menumbuhkan kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, growth mindset, serta daya inovasi peserta didik,” pungkasnya.

This article is aligned with SDG number: