556 Santri di Sidoarjo Diduga Keracunan MBG, Pakar Soroti Pengawasan SPPG

03 Sep
2026

istimewa

556 Santri di Sidoarjo Diduga Keracunan MBG, Pakar Soroti Pengawasan SPPG

Kasus dugaan keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang menimpa 556 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi sorotan. Pakar kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Dede Nasrullah meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan MBG.

Menurut Dede, pengawasan SPPG harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Ia menilai, apabila ditemukan SPPG yang tidak memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah harus memberikan tindakan tegas. Sanksi, kata dia, tidak cukup hanya berupa penangguhan operasional, tetapi dapat dilanjutkan hingga penghentian total jika pelanggaran yang ditemukan serius.

“Program MBG ini merupakan program yang bagus dan harus didukung. Namun, pengawasan harus dilakukan secara maksimal agar kejadian keracunan tidak terus berulang dan kepercayaan masyarakat terhadap program ini tidak hilang,” katanya, Kamis (3/9/2026).

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Umsura itu juga mendorong pemerintah melibatkan pihak independen dalam pengawasan pengelolaan SPPG. Menurutnya, pihak independen diperlukan agar pemeriksaan dan penilaian terhadap standar keamanan pangan dapat dilakukan secara objektif.

“Agar kasus serupa tak terulang, sudah waktunya pemerintah melibatkan pihak independen untuk mengawasi pengelolaan SPPG,” imbuhnya.

Dede mengatakan penyebab dugaan keracunan makanan tidak dapat langsung disimpulkan hanya berasal dari satu faktor. Potensi masalah, menurut dia, dapat muncul dalam berbagai tahapan pengelolaan makanan.

Mulai dari bahan makanan yang diterima SPPG, proses pencucian dan pengolahan, pemasakan, penyimpanan, hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat perlu diperiksa.

Kondisi wadah makanan dan proses distribusi juga tidak boleh luput dari pemeriksaan. Karena itu, Dede meminta BGN dan pihak terkait melakukan investigasi secara menyeluruh untuk memastikan titik terjadinya kontaminasi.

“Semua proses harus diperiksa. Kalau ditanya penyebabnya apa, banyak, bisa dari sanitasinya, mulai dari bahan makanan, proses memasak, penyimpanan, sampai makanan diterima dan dikonsumsi,” ujarnya.

Menurut Dede, pemeriksaan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan penting dilakukan untuk menemukan sumber masalah secara tepat. Hasil investigasi tersebut juga dapat menjadi dasar evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Sebelumnya, sebanyak 556 santri Ponpes Manbaul Hikam, Sidoarjo, mengalami sejumlah keluhan setelah mengonsumsi makanan MBG pada Selasa (1/9/2026). Keluhan yang dilaporkan, antara lain mual, sakit perut, muntah, dan lemas.

Gejala mulai muncul beberapa jam setelah makanan disantap. Jumlah santri yang mengalami keluhan kemudian bertambah dan sebagian mendapat penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, BGN menjatuhkan sanksi suspend berat selama 30 hari terhadap SPPG Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo.

BGN juga mengusulkan pencopotan kepala SPPG tersebut serta melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan.

Dede menegaskan, evaluasi menyeluruh diperlukan agar program MBG tetap berjalan dengan mengutamakan aspek keamanan pangan. Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga kualitas makanan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

This article is aligned with SDG number: