Artikel Hukum | Universitas Muhammadiyah Surabaya

02 Jun
2022

Pakar Hukum UM Surabaya Tanggapi Isu RUU Permasyarakatan yang Selangkah lagi Disahkan

Mengenai polemik RUU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga aturan mengenai pember [Baca Selengkapnya]

12 Feb
2022

Kasus Wadas: Pakar Hukum UM Surabaya Ungkap Politik Ekologi

Persoalan penolakan warga terhadap rencana pembangunan pemerintah muncul kembali. Kasus penolakan pembangunan Bendungan Beres di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi satu dari sekia [Baca Selengkapnya]

11 Feb
2022

Pakar Hukum UM Surabaya Ungkap 3 Persoalan Kasus Wadas

Direktur Pusad Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menanggapi kasus penolakan pembangunan Bendungan Beres di Desa Wadas, Kabupat [Baca Selengkapnya]

08 Feb
2022

Menyoal Korupsi di Bawah 50 Juta, Ini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya

Direktur Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Satria Unggul Wicaksana menanggapi imbauan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait penyelesaian kasus koru [Baca Selengkapnya]