Sosiolog UMSura: Kasus Pandji Dinilai Cerminkan Rapuhnya Ruang Kritik Publik

11 Jan
2026

M Febriyanto Firman Wijaya Sosiolog UMSura (Humas)

Sosiolog UMSura: Kasus Pandji Dinilai Cerminkan Rapuhnya Ruang Kritik Publik

Sosiolog Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSura), M. Febriyanto Firman Wijaya, menilai penayangan Mens Rea, pertunjukan stand-up comedy ke-10 Pandji Pragiwaksono yang dirilis di Netflix awal 2026, bukan sekadar hiburan. Menurutnya, karya tersebut justru menjadi cermin penting bagi kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Riyan menjelaskan, melalui Mens Rea, Pandji menggunakan komedi sebagai alat kritik sosial terhadap kekuasaan. Judul Mens Rea sendiri diambil dari istilah hukum yang berarti “niat jahat”, namun dalam konteks komedi, Pandji lebih menyoroti kebijakan, perilaku, dan anomali dalam kehidupan politik dan sosial.

“Komedi dalam demokrasi berfungsi sebagai ruang aman untuk kritik. Ketika komedi dipersoalkan secara hukum, itu tanda ruang kebebasan berekspresi mulai menyempit,” ujar Riyan Minggu (11/1/26)

Ia menerangkan, dalam teori sosial, komedi memiliki fungsi penting. Salah satunya memberi ruang bagi masyarakat untuk “menertawakan” kekuasaan sebagai bentuk kontrol simbolik. Dalam konteks ini, kritik melalui humor justru membantu menjaga agar penguasa tidak menjadi absolut.

Selain itu, komedi juga menyoroti ketidaksesuaian antara harapan publik dan realitas sosial, misalnya ketika institusi yang seharusnya fokus pada fungsi moral justru terlibat dalam kepentingan ekonomi. “Tawa muncul karena publik menyadari ada sesuatu yang janggal,” jelasnya.

Riyan menegaskan bahwa pejabat publik berbeda dengan warga biasa. Dalam filsafat politik, pejabat memiliki status sebagai figur publik yang kebijakan dan tindakannya terbuka untuk dikritik. Kritik terhadap pejabat, termasuk melalui satire, bukanlah serangan pribadi, melainkan bagian dari pengawasan publik.

“Yang ditertawakan adalah jabatan dan kebijakan, bukan martabat manusia secara personal,” katanya.

Ia juga menyoroti kecenderungan penggunaan hukum untuk merespons kritik satire. Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan kegagalan membedakan antara penghinaan personal dan kritik sosial. Jika perasaan tersinggung dijadikan dasar pelaporan hukum, maka hukum berpotensi digunakan untuk membungkam kritik.

“Ketika tawa dianggap ancaman, itu tanda demokrasi sedang tidak sehat,” ujarnya.

Riyan menilai, kasus Mens Rea menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia. Negara dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan budaya lama yang menempatkan pemimpin sebagai figur tak tersentuh, atau memperkuat demokrasi modern yang menjunjung kebebasan berekspresi dan akuntabilitas.

“Pertanyaan utamanya bukan lagi niat Pandji, tapi niat kita bersama dalam menjaga masa depan demokrasi,” pungkasnya.