Sumber : Tangkapan layar BPMI Setpres
Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan kualitas buku pelajaran mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Rencana tersebut mendapat perhatian dari akademisi yang selama ini fokus mengkaji buku teks sekolah, Radius Setiyawan, pengamat pendidikan dan kajian budaya Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura).
Radius mengapresiasi langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas buku pelajaran nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa pembaruan tidak cukup hanya menyangkut materi dan tampilan fisik. Evaluasi juga perlu memastikan buku bebas dari bias dan stereotipe serta mampu merepresentasikan keberagaman masyarakat Indonesia secara adil.
“Memperbaiki buku teks jangan hanya soal memperbaiki materi, kualitas cetakan, atau tampilan buku. Yang juga penting adalah memastikan buku tersebut bebas dari bias dan stereotipe,” kata Radius, Sabtu (8/8/2026).
Radius merupakan akademisi yang fokus pada kajian buku teks sekolah. Ia meneliti bagaimana buku pelajaran membentuk cara anak memahami gender, lingkungan, identitas, serta kelompok sosial tertentu.
Dalam penelitian doktoralnya, Radius mengkaji ideologi gender dan ekologi dalam buku teks Kurikulum Merdeka dengan perspektif ekofeminisme. Penelitian tersebut menemukan masih adanya narasi yang bias gender dan tidak ramah lingkungan dalam buku teks SD.
Menurut Radius, buku pelajaran bukan sekadar media untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Buku juga menjadi medium yang turut membentuk cara pandang anak terhadap dunia.
“Anak-anak tidak hanya belajar dari materi yang secara eksplisit ditulis. Mereka juga belajar dari siapa yang ditampilkan, siapa yang tidak terlihat, bagaimana perempuan dan laki-laki digambarkan, bagaimana kelompok tertentu direpresentasikan, dan bagaimana alam diposisikan,” tegas Radius.
Karena itu, Radius menilai evaluasi buku pelajaran perlu memperhatikan aspek representasi. Menurutnya, isu seperti stereotipe gender, ras, agama, daerah, kelas sosial, serta relasi manusia dengan lingkungan perlu menjadi bagian dari evaluasi.
“Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Jangan sampai buku pelajaran justru menyederhanakan keberagaman tersebut atau menghadirkan kelompok tertentu melalui stereotipe,” katanya.
Radius juga mengingatkan agar rencana pemerintah membandingkan buku Indonesia dengan buku dari negara-negara ASEAN tidak sekadar menjadi kegiatan benchmarking.
Menurut dia, membandingkan kualitas buku dengan negara lain memang penting. Namun, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan konteks sosial dan kebudayaan Indonesia.
“Kita boleh belajar dari Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam atau negara ASEAN lainnya. Tetapi jangan sekadar mencari buku mana yang lebih bagus. Kita harus melihat apa yang bisa dipelajari dan apa yang sesuai dengan konteks Indonesia,” ujar Radius.
Pemerintah sebelumnya menyatakan akan melakukan kajian terhadap buku pelajaran dari sejumlah negara sebagai bahan pembanding untuk meningkatkan kualitas buku ajar Indonesia. Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas isi dan fisik buku pelajaran.
Menurut Radius, momentum tersebut dapat menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap buku pelajaran nasional.
Ia menyarankan setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pembaruan buku teks, yakni akurasi pengetahuan, keadilan representasi, dan kemampuan membangun daya kritis siswa.
“Jangan hanya membuat buku yang lebih bagus secara akademik. Kita perlu buku yang juga lebih adil dalam merepresentasikan masyarakat Indonesia dan mendorong anak berpikir kritis,” tuturnya.
Selain persoalan representasi sosial, Radius menilai perspektif ekologis perlu diperkuat dalam buku pelajaran.
“Anak-anak perlu belajar bahwa alam bukan sekadar sumber daya yang bisa dieksploitasi. Mereka perlu memahami hubungan manusia dengan lingkungan dan konsekuensi dari tindakan manusia terhadap alam,” katanya.
Ia berharap proses penyusunan buku pelajaran baru melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, guru, peneliti, praktisi pendidikan, hingga kelompok masyarakat yang selama ini menjadi objek representasi dalam buku teks.
Menurut Radius, pembaruan buku pelajaran seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai ketepatan materi, tetapi juga mempertimbangkan nilai dan cara pandang yang ditanamkan kepada siswa.
“Kalau ingin memperbaiki buku teks, kita tidak cukup hanya bertanya apakah materinya benar. Kita juga perlu bertanya: nilai apa yang sedang kita tanamkan kepada anak melalui buku tersebut?” pungkasnya.
(0) Komentar