Istimewa
Sebuah aksi teatrikal tunggal yang memprotes penyelenggaraan pameran seni tahunan ARTJOG 2026 di Jogja National Museum (JNM) dihentikan secara paksa oleh petugas keamanan acara pada Jumat (19/6) malam. Aksi yang dilakukan oleh seorang pria bernama Ayik dari kelompok kolektif ARTJOKES tersebut merupakan bentuk protes atas keterlibatan Didit Hediprasetyo Foundation sebagai salah satu sponsor utama acara.
Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Radius Setiyawan, mengatakan dirinya dapat memahami kegelisahan yang muncul terkait keterlibatan yayasan tersebut.
“Saya bisa memahami kegelisahan yang muncul. Selama perjalanannya, ARTJOG dikenal sebagai ruang seni yang kerap menghadirkan karya-karya kritis terhadap berbagai bentuk dominasi dan relasi kuasa. Jadi, penolakan atas keterlibatan Didit Hediprasetyo Foundation (DHF), yayasan milik anak Presiden Prabowo, cukup beralasan,” ujar Radius, Sabtu (20/6/2026).
Namun, Radius menjelaskan bahwa jika menelisik sejarah festival seni di berbagai belahan dunia, banyak ruang seni yang mampu bertahan dan berkembang berkat dukungan negara, korporasi, yayasan keluarga, maupun filantropi.
“Selama pendanaan diberikan secara legal, transparan, serta tidak mengintervensi kurasi, pemilihan seniman, maupun isi karya, tidak ada alasan otomatis untuk menolaknya,” jelasnya.
Dosen Desain Komunikasi Visual (DKV) Umsura itu menilai persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada satu pertanyaan penting, yakni apakah setelah menerima sponsor tersebut seni masih memiliki kebebasan untuk mengkritik sponsor dan kekuasaan yang terkait dengannya.
Menurut Radius, dua pandangan tersebut menjadi perdebatan yang menarik sekaligus menegaskan bahwa seni selalu hidup melalui diskusi tentang kuasa, legitimasi, dan representasi. Setidaknya terdapat tiga hal yang relevan dalam membaca perdebatan yang muncul di ARTJOG.
Pertama, medan seni selalu menjadi arena tarik-menarik antara modal budaya dan modal politik-ekonomi. ARTJOG bukan sekadar pameran seni, melainkan juga arena perebutan makna tentang siapa yang berhak mendukung seni dan bagaimana dukungan tersebut dibaca oleh publik. Dalam konteks ini, seni tidak pernah sepenuhnya berada di luar relasi kuasa.
Kedua, perdebatan mengenai art for art's sake (seni untuk seni) dan seni sebagai bentuk keberpihakan sosial akan selalu relevan. Haruskah seni berdiri otonom dari kepentingan politik dan ekonomi, atau justru menjadi medium untuk menyuarakan kritik dan keberpihakan terhadap berbagai persoalan sosial? Pertanyaan ini tidak pernah benar-benar selesai dijawab.
Ketiga, persoalan independensi tidak hanya soal praktik, tetapi juga soal persepsi publik. Dalam dunia seni dan kebudayaan, legitimasi tidak hanya dibangun oleh kenyataan, tetapi juga oleh kepercayaan publik.
“Sebuah festival bisa saja tetap independen secara kuratorial, tidak ada intervensi sponsor, dan seniman tetap bebas berkarya. Namun ketika publik mulai mempertanyakan jarak antara ruang seni dan pusat kekuasaan, maka yang dipertaruhkan adalah kredibilitas simboliknya,” katanya.
Radius menegaskan, persoalan independensi tidak hanya soal praktik, tetapi juga soal persepsi publik. Dalam dunia seni dan kebudayaan, legitimasi tidak hanya dibangun oleh kenyataan, tetapi juga oleh kepercayaan publik.
“Sebuah festival bisa saja tetap independen secara kuratorial, tidak ada intervensi sponsor, dan seniman tetap bebas berkarya. Namun ketika publik mulai mempertanyakan jarak antara ruang seni dan pusat kekuasaan, maka yang dipertaruhkan adalah kredibilitas simboliknya,” pungkasnya.
(0) Komentar