Istimewa
Pemerintah melalui kebijakan terbaru Presiden Prabowo Subianto menaikkan porsi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM) dari 67 persen menjadi 80 persen pada tahun ini. Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Konsekuensinya, peluang beasiswa bagi peminat bidang non-STEM diperkirakan semakin kompetitif. Pemerintah menilai penguatan sektor sains dan teknologi menjadi kunci dalam mendorong inovasi, industrialisasi, serta daya saing global Indonesia di masa depan.
Menanggapi kebijakan tersebut, Radius Setiyawan, Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), menilai adanya kecenderungan negara lebih mengutamakan jurusan saintek tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, dalam berbagai literatur seperti Sejarah Pendidikan Indonesia, sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda dirancang secara berlapis berdasarkan ras dan kelas sosial melalui sekolah seperti ELS, HBS, dan HIS. Akses pendidikan bagi pribumi atau warga lokal sangat terbatas dan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kolonial.
“Kala itu tujuan utamanya adalah mencetak tenaga kerja administratif dan teknis untuk mendukung birokrasi kolonial,” jelas Radius Senin (23/2/26)
Ia menambahkan, pada masa pendudukan Jepang, orientasi pendidikan bahkan semakin utilitarian atau membentuk manusia agar “berguna” sesuai kebutuhan sistem dan ideologis. Pendidikan difungsikan untuk mobilisasi perang dan propaganda, bukan untuk membangun daya pikir kritis masyarakat. Kebijakan pemerintah lebih mengutamakan jurusan tertentu punya kecenderungan sama dengan era kolonial.
“Sebagai bangsa yang dijajah dan dikuasai ratusan tahun, masyarakat kita masih punya pola pikir yang fungsional terhadap pendidikan. Kita terbiasa melihat pendidikan sebatas alat pemenuhan kebutuhan pasar,” ujarnya.
Radius menilai, paradigma tersebut akan sulit berubah apabila pemerintah masih memandang fungsi pendidikan secara sempit dan konservatif yakni menekankan nilai praktis semata. Memandang jurusan tertentu lebih unggul dari yang lain adalah contoh dari kondisi tersebut. Dalam praktiknya, kebijakan yang terlalu mengunggulkan saintek berpotensi mempersempit peran strategis ilmu sosial dan humaniora.
“Pemerintah tidak boleh melihat jurusan humaniora sebagai ilmu sampingan belaka. Tanpa mendiskreditkan jurusan saintek, nyatanya jurusan sosial dan humaniora justru banyak melahirkan pemikir-pemikir kritis yang membentuk arah bangsa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Radius yang merupakan alumni awardee LPDP menekankan bahwa ilmu dalam rumpun saintek pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa kajian mendalam dari perspektif humaniora. Tantangan bangsa mulai dari kebijakan publik, transformasi digital, hingga persoalan etika dan kebudayaan membutuhkan pendekatan lintas disiplin.
“Dengan mengaplikasikan dua bidang ini secara bersamaan, solusi inovatif, kebijakan yang kolektif, hingga buah pemikiran yang holistik akan lebih mudah dicapai ketimbang hanya mengunggulkan salah satu bidang saja,” pungkas Radius.
Kebijakan menambah kuota STEM dalam LPDP dinilai penting untuk percepatan pembangunan teknologi nasional. Namun demikian, keseimbangan antara kemajuan sains dan penguatan nalar kritis melalui humaniora menjadi kunci agar transformasi menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga matang secara sosial dan kebudayaan. Kecakapan teknologi juga harus dibarengi dengan nilai-nilai kritis kebudayaan. Agar manusia tidak teralienasi di era kecepatan teknologi.
(0) Komentar