Kemendiktisaintek Bakal Tutup Prodi Kurang Relevan, Ini Kata Pakar UMSURA

• 26 Apr
• 2026

Istimewa

Kemendiktisaintek Bakal Tutup Prodi Kurang Relevan, Ini Kata Pakar UMSURA

• Artikel
• Oleh Uswah Sahal
• Pendidikan
• (0) Komentar
• (214) Dilihat

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kebijakan ini disebut akan mulai dijalankan dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya penyesuaian pendidikan tinggi dengan dinamika industri dan pasar kerja.

Menanggapi rencana tersebut, Pakar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Achmad Hidayatullah, Ph.D., menilai kebijakan ini perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak keliru dalam membaca persoalan mendasar pendidikan di Indonesia.

Ia menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek terkait adanya oversupply lulusan pendidikan yang menjadi dasar wacana penutupan sejumlah prodi pendidikan. Menurutnya, narasi tersebut justru menunjukkan adanya kebingungan dalam melihat arah kebijakan pendidikan nasional.

“Penyederhanaan persoalan menjadi sekadar oversupply lulusan itu problematis. Seolah-olah akar masalahnya ada pada jumlah lulusan, padahal realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” ujar Dayat Minggu (26/4/26)

Dayat menjelaskan, fenomena kekurangan guru masih terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Bahkan, dalam beberapa kasus, kebutuhan tenaga pengajar harus ditutup oleh aparat seperti TNI dan Polri sebagai solusi darurat. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada ketimpangan distribusi (maldistribution), bukan kelebihan jumlah lulusan.

“Yang terjadi bukan kelebihan guru, melainkan distribusinya yang tidak merata. Namun, prodi pendidikan justru berisiko dijadikan kambing hitam,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang mendasarkan relevansi prodi semata pada kebutuhan industri berpotensi menggeser orientasi pendidikan tinggi menjadi sekadar penyedia tenaga kerja. Padahal, menurutnya, fungsi utama perguruan tinggi jauh lebih luas.

“Ini berbahaya karena mereduksi peran universitas hanya sebagai ‘pabrik tenaga kerja’. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan, refleksi kritis, sekaligus penggerak peradaban,” jelasnya.

Ia juga menilai, jika logika tersebut terus digunakan, maka disiplin ilmu yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan industri akan semakin terpinggirkan. Kondisi ini dikhawatirkan mengarah pada komersialisasi atau kapitalisasi pendidikan.

Selain itu, rendahnya serapan lulusan pendidikan, khususnya guru, menurut Achmad, harus dibaca secara lebih komprehensif. Di sejumlah daerah perkotaan, misalnya, masih banyak sekolah yang kekurangan guru akibat pensiun, namun tidak diimbangi dengan rekrutmen baru.

“Bisa jadi ini terkait keterbatasan anggaran daerah, misalnya APBD yang belum mampu menanggung biaya tambahan seperti tunjangan kinerja (tukin),” ungkapnya.

Dayat yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sains UMSURA menegaskan bahwa menutup prodi pendidikan bukanlah solusi yang tepat.

“Menutup prodi pendidikan bukan solusi, melainkan bentuk pengalihan masalah. Jika negara belum mampu menjamin kesejahteraan dan profesionalitas guru, serta belum optimal menciptakan lapangan kerja, maka yang harus dibenahi adalah sistemnya bukan justru mengurangi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk masa depan pendidikan,” pungkas Alumnus University of Szeged Hungary tersebut.