UMSURA Hadirkan BPK RI Bobby Adhityo, Bahas Transparansi Keuangan Negara hingga Tantangan AI di Dunia Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Surabaya kembali menggelar forum diskusi Volume 2 dalam rangka Milad ke-42 dengan mengangkat tema “Sinergi Kampus Menguatkan Peran Transparansi dan Akuntabilitas”, Rabu (13/5/2026). Kegiatan yang dikemas dalam stadium general tersebut menghadirkan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 2024–2029, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai pembicara utama.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Badan Pembina Harian UMSURA Sulthon Amien, Syamsudin, Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, para wakil rektor, dekan di lingkungan universitas, serta pejabat struktural dan fungsional BPK RI.

Dalam sambutannya, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bobby Adhityo Rizaldi menjelaskan fungsi strategis BPK RI dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menerangkan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdiri atas konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta selisih ekspor dan impor.

Menurut Bobby, posisi BPK berada pada aspek pengeluaran pemerintah atau government spending yang menjadi bagian dari kebijakan fiskal negara. Dalam ilmu ekonomi, kata dia, terdapat dua instrumen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni fiskal dan moneter.

“Kebijakan moneter mengatur konsumsi dan investasi melalui instrumen seperti suku bunga yang dijalankan Bank Indonesia dan OJK. Sementara fiskal berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang menjadi objek pemeriksaan BPK,” ujarnya.

Ia menegaskan, BPK memeriksa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran negara, bukan mengaudit kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, suatu kebijakan seperti ketahanan pangan atau poros maritim bukan menjadi objek penilaian BPK. Namun, program dan kegiatan turunan dari kebijakan tersebut yang menggunakan anggaran negara akan diperiksa dari sisi akuntabilitas dan transparansinya.

“Yang diperiksa adalah bagaimana uang negara digunakan dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Bobby juga menyoroti posisi BPK sebagai lembaga negara yang diatur langsung dalam konstitusi. Ia menyebut, setiap negara pada umumnya hanya memiliki satu lembaga pemeriksa keuangan negara yang bekerja berdasarkan standar internasional.

Menurutnya, penggunaan standar internasional penting agar laporan keuangan Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain, termasuk dalam penghitungan PDB dan indikator ekonomi lainnya. Dengan standar audit internasional, Indonesia dapat menunjukkan posisi ekonomi nasional secara terukur dan kredibel di tingkat global.

Ia menambahkan, standar pemeriksaan internasional juga menjadi dasar dalam menghitung kerugian negara yang memiliki karakteristik berbeda di setiap sektor, mulai dari ekonomi hingga lingkungan. Karena itu, BPK harus terus menyesuaikan standar pemeriksaan nasional dengan perkembangan global.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menekankan pentingnya sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral. Ia mengapresiasi berbagai inovasi dan pengelolaan akademik di Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dinilai profesional dan modern.

Ia menilai kampus memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui inovasi, riset, dan masukan akademik terhadap kebijakan publik. Salah satu contohnya ialah pengembangan program ketahanan pangan dan standar keamanan pangan yang kini menjadi perhatian global.

“Civitas akademika dapat menjadi inkubator berbagai inovasi yang nantinya bisa menjadi masukan bagi kebijakan besar negara,” katanya.

Bobby juga menyoroti tantangan dunia pendidikan di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam proses belajar mengajar, termasuk terkait penggunaan AI dalam pengerjaan tugas akademik.

Ia menilai, dunia pendidikan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan integritas.

“Teruslah mengasah kreativitas, tetapi jangan menggadaikan integritas. Kejujuran tetap menjadi mata uang yang berlaku di seluruh dunia,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Riset Kerjasama dan Digitalisasi Radius Setiyawan mengatakan, bahwa kehadiran BPK RI di lingkungan kampus menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai tata kelola keuangan negara, transparansi, serta integritas dalam kehidupan profesional. 

“Perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga membangun karakter generasi muda yang memahami pentingnya akuntabilitas dalam setiap bidang pekerjaan,”ujarnya. 

Ia menambahkan, tantangan perkembangan teknologi dan penggunaan artificial intelligence (AI) di dunia pendidikan harus direspons secara bijak melalui penguatan etika, kreativitas, dan literasi digital. Kampus, kata dia, terus berupaya menghadirkan ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan integritas. 

“Kami ingin mahasiswa tidak hanya siap menghadapi dunia kerja dan perubahan teknologi, tetapi juga memiliki komitmen terhadap kejujuran, tanggung jawab, dan tata kelola yang baik dalam setiap peran yang nantinya dijalankan di masyarakat,” pungkasnya.