Soal Prank Laporan KDRT, Dosen UM Surabaya: Langgengkan Budaya Kekerasan

research
Foto tangkapan layar (Instagram Baim Wong)


Konten prank yang dibuat aktor sekaligus Youtuber Baim Wong dan istrinya, Paula Verhoeven, tentang laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke polisi, mendapat berbagai macam tanggapan dari warganet.

Diketahui, Baim dan Paula membuat konten prank dengan berpura-pura membuat laporan kasus KDRT ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Video itu tayang di kanal YouTube Baim Paula. Namun setelah mendapat banyak respon dan disebut minim empati video tersebut sudah dihapus.

Ramainya kasus tersebut juga menarik perhatian berbagai akademisi. Salah satunya Radius Setiyawan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya)

Menurut Radius, prank saat ini sudah menjadi hal yang tidak baru di Indonesia. Para Youtuber seringkali membuat konten dengan menggunakan prank sebagai cara untuk meningkatkan jumlah viewnya, meski terkadang menghilangkan sisi manusiawi.

“KDRT adalah urusan serius, bukan candaan yang bisa dinormalisasi. Selain tidak punya empati pada korban, menjadikan kasus KDRT sebagai candaan juga berpotensi melangenggkan budaya kekerasan,”tutur Radius Senin (3/10/22)

Meski awalnya konten yang dibuat bertujuan menciptakan kondisi agar tidak panik atau tegang di tengah viralnya kasus KDRT yang menimpa public figure. Tetapi hal tersebut akan terasa menjengkelkan ketika semua yang diucapkan tidak benar.

“Menjadikan proses pelaporan kasus KDRT sebagai konten prank, selain tidak berempati dan menghargai korban juga berpotensi membuat korban terkena menyalahkan korban (victim blaming),”katanya lagi.

Radius kembali menegaskan, hal yang paling ditakutkan jika KDRT dinormalisasi adalah ketika seseorang melapor dan serius mengalami KDRT malah tidak dipercaya karena terlalu sering dibuat bahan candaan.

Ia mengajak berhenti untuk menjadikan KDRT sebagai bahan candaan, sudah waktunya pemerintah bersama masyarakat mencanangkan zero tolerance terhadap kekerasan.

“Artinya tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik dalam keluarga masyarakat dan negara,”tutup Radius.