Pakar Ekonomi UM Surabaya Tanggapi Polemik JHT

research
BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)


Beberapa hari terakhir, Isu yang konon menghardik buruh dalam pelayanan jaminan ketenagakerjaan membuat gaduh Indonesia. Pasalnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 terkait Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Arin Setyowati, Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) menyampaikan sebelum mengulik lebih jauh perbedaan permenaker yang lama dengan permenaker yang baru menurutnya lebih bijak jika menilik dulu pada peraturan yang lebih tinggi dari kedua Permen tersebut, yakni UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), jaminan itu memang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

“Tujuannya adalah menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Tentu dalam UU ini tidak dirinci terkait aturan jelas tentang pencairan JHT. Namun ada penegasan bahwa diperbolehkan memberikan manfaat sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun,” jelas Arin (20/02/2021).

Pelayanan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 40 tahun 2004 menyediakan jaminan sosial berupa JHT {Jaminan Hari Tua), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JK). Keempat jenis jaminan tersebut memiliki spisifik penciri masing-masing yang menjadi saling simultan dan melengkapi dalam menjamin tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) lama yakni Permenaker Nomor 19 tahun 2015, mengatur manfaat JHT bisa langsung diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan terkait.

Sementara aturan baru yang dianggap menimbulkan polemik yakni Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengatur bahwa peserta JHT hanya bisa mencairkan tabungannya ketika mencapai usia 56 tahun. Aturan berlaku rata untuk mereka yang berhenti bekerja. Adapun definisi berhenti bekerja meliputi diakibatkan oleh pengunduran diri, terkena PHK, dan peserta meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

“Sehingga jika merunut peraturan-peraturan terkait sistem jaminan sosial nasional di Indonesia, ada miss-komunikasi dari aturan dasar pada aturan teknis di bawahnya. Maka sejatinya, Permenaker baru tidak ada yang salah, karena sejatinya meluruskan dari aturan dasar dari jaminan bagi pekerja/buruh dalam skim JHT,” jelasnya

Arin menambahkan jika ditinjau dari segi ekonomi tentang pembayaran manfaat dana JHT antara secara langsung saat mengundurkan diri, atau ketika tidak memenuhi beberapa pengecualian maka menunggu usia 56 tahun itu layaknya logika dalam berinvestasi.

“Polemik JHT ini bagian dari dinamika untuk belajar dan memperbaiki tata kelola sistem jaminan sosial naasional Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia, maka JHT sudah selayaknya dikelola dengan baik dan disampaikan dengan cara yang baik pula,” pungkasnya.